Aceh, majalahglobal. com – Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mendesak PJ Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, segera menghapus aturan atau sistem barcode di semua SPBU di Aceh, yang dinilai menyulitkan masyarakat, dan diduga program yang bertujuan agar proses distribusi minyak subsidi tepat sasaran itu telah gagal dijalankan.
Hal itu disampaikan Ronny setelah mendengar berbagai keluhan masyarakat soal
penerapan sistem barcode dalam penjualan BBM bersubsidi.
” Sepertinya hal itu tidak efektif, kerap menimbulkan protes karena diduga menyulitkan masyarakat, dan tidak tepat sasaran, buktinya itu diduga ada bisnis minyak subsidi eceran di luar SPBU, itu gimana ceritanya, siapa pemainnya dan apa jenis barcodenya? Apa itu yang dimaksud tepat sasaran? ” kata Ronny, Sabtu 11 Mei 2024.
Namun dia tidak bermaksud mendiskreditkan para pedagang eceran, sebab dirinya hanya ingin membuktikan adanya drama di balik sistem barcode yang kontroversial tersebut di Aceh.
“Dalam hal ini, kami tidak bermaksud memojokan pedagang kecil, tapi kami hanya ingin menunjukan bukti kebocoran dari sistem barcode di SPBU yang terkesan penuh drama, katanya biar tepat sasaran, tapi koq bisa beredar di luar SPBU BBM nya? itu artinya sistem itu tidak serius dijalankan alias drama,” ketus putra Idi Rayeuk tersebut.
Aktivis HAM itu juga menyatakan bahwa sistem barcode terkesan tidak berkeadilan bagi rakyat Aceh, yang notabene sebagai warga daerah kaya penghasil minyak dan gas.
” Kami dengar cuma di Aceh diberlakukan sistem barcode ini, jika benar, jelas itu melukai rasa keadilan, dimana Aceh sebagai daerah penghasil migas, tapi rakyatnya beli minyak dibatasi dan serba diatur, itu belum lagi terkadang jenis minyak bersubsidi sering kosong di SPBU, akibat kelangkaan atau kenakalan?” ketus Ketua Forum Persatuan Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.
Dia mendesak PJ Gubernur Aceh dan DPRA mempertimbangkan keluhan masyarakat Aceh tersebut dan mencarikan solusi terbaik demi kemaslahatan masyarakat banyak.
” Kami meminta agar pemerintah Aceh dan semua pihak bisa mendengar keluhan masyarakat tersebut, dan segera dapat menghadirkan solusi terbaik, sehingga kebutuhan BBM bagi kepentingan masyarakat bisa terpenuhi dengan lebih baik lagi di kemudian hari,” pungkas alumni Universitas Ekasakti tersebut menutup keterangannya. (Zbn)
